Catatan Firnadi: Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Nota Pen
Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Nota Pen
16 Maret 2012 06:48:22 WITA


Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Terhadap Nota Penjelasan 4 (Empat) Buah Raperda Kab. Kutai Kartanegara:
1.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Kab. Kutai Kartanegara;
2.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pengelolaan Usaha Industri Kabupaten Kutai Kartanegara;
4.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Assalamualaikum. Wr. Wb.
Salam keadilan sejahtera bagi kita semua.

Yth:
1.Ibu Bupati Kutai Kartanegara/ atau yang mewakili.
2.Saudara Ketua, Plt. Wakil Ketua - Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kutai Kartanegara.
3.Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Kutai Kartanegara.
4.Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong.
5.Sekretaris Daerah, Asisten Bupati, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian Pemkab. Kutai Kartanegara.
6.Para Pimpinan Organisasi Masyarakat, Pemuda, LSM dan rekan-rekan Pers serta Tamu undangan yang berbahagia.

Alhamdulilahirabbil a’lamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita bisa hadir pada sidang paripurna dewan yang mulia, dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Nota Penjelasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Segala puji juga bagi Allah SWT atas semua karunia-Nya kepada Daerah kita berupa kekayaan Alam dan sumber daya yang ada didalamnya. Karunia Allah ini merupakan amanah yang diberikan kepada kita, maka ladzimnya semua amanah, kita harus bijak dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Jangan sampai kekayaan alam dan sumber daya yang ada didalamnya, justru menjadi sumber bencana bukan sumber kesejahteraan, karena kita tidak bijak dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada pemerintah untuk serius dalam menata pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan sumber daya yang ada didalamnya, sehingga bencana bisa kita cegah dan Hak Rakyat Untuk Sejahtera benar-benar bisa kita wujudkan.
Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kapada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, amin ya robbal a’lamin.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia.

Otonomi Daerah mengisyaratkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih berdaya dan dalam rangka percepatan kesejahteraan rakyat di daerah. Kewenangan tersebut diantaranya membuat regulasi dalam rangka mengatur, memelihara dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Salah satu sumber daya yang potensial di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah ikan. Hal ini dimungkinkan karena Kabupaten Kutai Kartanegara + 30 % wilayahnya adalah perairan. Tetapi sumber daya perikanan ini dari tahun-ketahun terus mengalami penurunan, akibat aktivitas pertambangan, perkebunan dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga merusak ekosistem sungai dan lautan. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang mengatur tentang perlindungan sumber daya ikan, baik ikan sungai, ikan laut, maupun ikan hasil budidaya. Selain itu juga dalam regulasi ini nantinya diharapkan adanya klausul yang mengatur tentang zonasi kawasan konservasi perairan. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.30/MEN/2010. Oleh Karena itu Fraksi PKS setuju untuk membahas Raperda ini lebih lanjut mengingat hal ini merupakan sesuatu yang mendesak untuk kita lakukan.


Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia.

Terhadap Raperda Lembaga Kemasyarakat Desa dan Kelurahan, kami meminta penjelasan yang lebih konkrit dan detail. Hal ini diperlukan karena sebelumnya sudah ada 2 (dua) Perda yang mengatur hal yang sama yaitu Perda Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat. Oleh karena itu sebelum Raperda ini dibahas lebih lanjut, kami meminta kepada Eksekutif untuk mempresentasikan urgensi Raperda ini dan apabila tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka kami Fraksi PKS menolah Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut.

Sikap yang sama kami sampaikan terkait adanya Raperda Penyertaan Modal yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD pada Sidang Paripurna yang lalu. Eksekutif tidak memberikan nota penjelasan, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (3), Fraksi PKS tidak perlu memberikan pandangan umum.
Kami meminta agar ada tugas yang terintegrasi, sehingga tidak ada kesimpangsiuran Raperda yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif. Karena dalam nota penjelasan yang dibacakan oleh Asisten II pada sidang paripurna yang lalu, ada ketidak jelasan Raperda yang diajukan.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia.

Sebelum sebuah Raperda diajukan ke legislatif untuk dibahas lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan 3 aspek yang kesemuanya termuat dalam naska akademis. Hal ini sebagaimana yang di isyaratkan dalam Pasal 81 Ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010. Pertama adalah aspek filosofis yang menjelaskan mengapa Raperda itu perlu dibuat. Kedua aspek Yuridis yang menjelaskan tentang dasar hukum yang menguatkan sebuah Raperda. Ketiga aspek sosiologis yang menjelaskan kondisi sosio kultural masyarakat/ lingkungan yang akan diatur oleh sebuah Raperda. Dalam nota penjelasan, kami tidak menemukan alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang kuat sehingga raperda ini perlu disyahkan. Atas dasar hal tersebut, Fraksi PKS meminta kepada eksekutif untuk menjelaskan ketiga aspek yang mendasari Raperda tentang Pengelolaan Usaha Industri.


Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia.

Mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Fraksi PKS menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut. Regulasi ini diperlukan untuk mengatur dan melindungi pasar tradisional termasuk para pelaku pasar yang bergerak disana. Hanya saja Raperda ini harus ditunjang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terkait zonasi lokasi pendirian Pasar Tradisonal dan Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. Oleh karena itu kami meminta kepada Bappeda untuk segera mempresentasikan blueprint Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga Raperda ini bisa efektif ketika di implementasikan. Hal ini merupakan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia.

Sebelum mengakhiri pandang umum ini, Fraksi PKS berpandangan perlunya dibuatkan regulasi yang mengatur tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Mengingat saat ini banyak dibangun pelabuhan dan penyedia feri tradisional yang secara aspek keselamatan sangat jauh dari harapan. Dengan adanya Perda ini nantinya ada ketentuan yang jelas bagi aparat hukum untuk menertibkan para penyedia pelabuhan dan feri tradisional yang mengabaikan aspek keselamatan.

Terkait penertiban angkutan atau hauling batubara dijalan umum, Fraksi PKS juga meminta agar Bupati mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meninjau kembali point-point penjanjian dalam pemberian IUP Produksi dan Amdal. Mengingat dalam point 7 (tujuh), pemegang IUP bisa menggunakan sarana prasarana umum selama memenuhi ketentuan Perundang-undangan. Hal ini bisa dijadikan alasan oleh pemegang IUP untuk menggunakan jalan umum sebagai hauling batu bara.

Sidang Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Berbahagia.
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Nota Penjelasan 4 (empat) buah Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara ini kami sampaikan. kami berharap agar sebelum Raperda ini nantinya disyahkan menjadi Perda, bisa diperkuat dengan uji publik, sehingga perda yang kita hasilkan memiliki kualitas dan dapat menjawab kebutuhan rakyat. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu untuk mendengarkan pembacaan pandangan umum Fraksi PKS pada siang hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk mewujudkan masyarakat yang berkadilan dan sejahtera bisa kita capai, amin ya rabbal a’almi.

Jika Jarum Melukai Jari, Jangan Disimpan Didalam Peti
Jika Kata Melukai Diri, Jangan Disimpan Didalam Hati
Burung Irian, Burung Cenderawasih
Cukup Sekian, Terima Kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Wa Ridha Wal Inayah
Wassalamualaikum. Wr. Wb.
Tenggarong, 14 Maret 2012

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA



FIRNADI IKHSAN, S.Pi/KETUA

H.ILYAS IBRAHIM, LC/SEKRETARIS











"Bangunlah suatu dunia dimana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan"
Bung Karno
Catatan Lainnya
Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Nota Keu
13 Nopember 2013 13:49:46 WITA


Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Kebijaka
13 Nopember 2013 13:37:09 WITA


BANTU KAMI UNTUK TERUS MEMPERBAIKI DAN MENGAWASI
09 April 2013 10:21:13 WITA


"Momentum Kepahlawanan"
08 April 2013 22:29:45 WITA


Wahai PKS, BADAI BELUM BERAKHIR
10 Maret 2013 11:12:47 WITA


Taujih Presiden PKS Anis Matta
02 Maret 2013 15:27:56 WITA


Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Nota Keu
15 Desember 2012 23:50:00 WITA


Apa Saja Rencana Pembangunan di Kecamatan Sebulu Tahun 2013 ?
27 Nopember 2012 17:39:13 WITA


RDP Komisi I dengan CAMAT se- Kukar
26 Nopember 2012 17:13:30 WITA


KOMISI I SETUJUI KENAIKAN TUNJANGAN KADES, BPD dan APARATUR DESA di KUTAI KARTANEGARA
24 Nopember 2012 20:39:31 WITA


 
 
 

 


Firnadi Ikhsan

merupakan
Anggota DPRD
Kabupaten Kutai
Kartanegara masa
bakti 2009-2014
dari Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera.
Firnadi juga
adalah Sekjen
DPD PKS Kutai
Kartanegara
2010-2015.
Copyright © 2011 Firnadi.com